Pembangunan Infrastruktur untuk Siapa?

OLEH: Rianny Puspitasari

PEMBANGUNAN infrastruktur dalam rezim Joko Widodo memang besar-besaran. Namun, perlu kita tinjau beberapa hal yang menjadi dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut.

BACA JUGA OPINI INI: Air Sumur Tercemar, Warga Rancaekek Bandung Gusar

Di antaranya, ratusan rumah warga Kompleks Tipar Silih Asih RT 04/13, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat retak-retak akibat pengeboman pada proyek pembangunan terowongan Kereta Cepat Indonesia Cina di Gunung Bohong.

Rumah warga yang retak-retak itu kebanyakan bagian dindingnya, baik itu dinding ruang tamu, kamar tidur dan kamar mandi.

Berikutnya, ternyata lahan yang digunakan untuk Tol Cisumdau dinilai beberapa kalangan berbahaya bagi pengguna tol, sebab lereng yang curam serta rawan longsor.

Pada saat membangun infrastruktur semestinya Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) menjadi rujukan awal agar maslahat bagi umat.

Sejatinya, pembangunan infrastruktur adalah untuk memudahkan aktivitas rakyat.

Jangan sampai tujuan utama tadi justru dalam prosesnya malah merugikan apalagi membahayakan rakyat.

Belum lagi ada tanda tanya besar, sebenarnya untuk siapakah dibangun infrastruktur yang hebat tadi?

Karena pada kenyataannya, KCIC yang digadang-gadang bisa mempercepat akses Jakarta – Bandung disinyalir biayanya mahal.

Begitu pun jalan tol yang saat ini dibangun di berbagai daerah.

Hanya kendaraan yang memiliki uang lah yang bisa menikmati fasilitas yang dibangun dari utang ini.

Jika kita tengok, jalan-jalan utama yang sering dipakai rakyat pada umumnya secara gratis, tidak sedikit yang kondisinya memprihatinkan, begitu pun dengan fasilitas umum yang lainnya. Tidak sedikit kecelakaan terjadi akibat jalan rusak.

Hal ini menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur saat ini diperuntukkan bagi para pengusaha besar agar mereka semakin mudah dalam menjalankan roda perekonomian perusahaan milik mereka.

Begitulah kapitalisme, barang siapa yang memiliki modal maka ia akan mudah mengendalikan penguasa yang disokongnya dalam memuluskan bisnis besarnya.

Tentu, keuntungan pun hanya akan masuk ke kantong-kantong mereka.

Sedangkan rakyat hanya akan mendapatkan kerugian akibat dari ketamakan para korporat yang dilegalkan oleh pemerintah.

Dalam Islam, segala aspek diatur, termasuk dalm hal infrastruktur untuk memperlancar distribusi dan pemenuhan kebutuhan rakyat.

Fasilitas publik adalah kewajiban pemerintah dalam mengadakannya.

Keseriusan visi pembangunan infrastruktur dalam Islam tidak hanya membangun, namun jaminan keselamatan dan kenyamanan rakyat juga harus menjadi prioritas.

Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Umar bin Khattab ketika menjadi seorang Khalifah.

Beliau berkata bahwa jikalau ada kondisi jalan di daerah Irak yang rusak karena penanganan pembangunan yang tidak tepat, kemudian ada seekor keledai yang terperosok ke dalamnya, maka Umar bertanggung jawab karenanya.

Bila binatang saja begitu diperhatikan, apalagi manusia.

Hal ini muncul dari keimanan seorang pemimpin yang menyadari bahwa ia akan diminta pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT.

Bukan hanya pribadi pemimpin yang luhur, tapi dibutuhkan juga sistem yang mampu dan terbukti membawa kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Kita sangat rindu dengan pemerintahan yang dibangun atas asas Islam, bukan berdasar hukum buatan manusia.

Oleh karena itu, marilah kita kembali pada aturan yang berasal dari Sang Pencipta, dan mencampakkan liberalism sekulerisme yang menghancurkan kehidupan manusia. Wallahu ‘alam bi ash shawab. (*)

*) Penulis: Rianny Puspitasari, S.Pd., M.Pd., adalah Dosen STBA Sebelas April Sumedang. Email: rianny.agnyoto@gmail.com

Baca opini lainnya: Impor Sampah Bermasalah Akibat Aturan Hidup yang Salah