OLEH: Rianny Puspitasari, S.Pd., M.Pd.

AIR sumur di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung menghitam. Sejak dua bulan terakhir, warga Kampung Babakan Jawa, Desa Bojongloa mengeluhkan kondisi air yang berubah warna menjadi hitam.

BACA JUGA:
Impor Sampah Bermasalah Akibat Aturan Hidup yang Salah

Sebenarnya, permasalahan pencemaran air di Kecamatan Rancaekek ini telah terjadi lebih dari 25 tahun.

Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Jawa Barat, pencemaran tersebut bertepatan dengan berdirinya kawasan zona industri di Jalan Raya Bandung-Garut di dua wilayah, yakni Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung.

Sayangnya, hal ini terjadi akibat Pemkab Sumedang memberikan izin pembuangan limbah kepada perusahaan langsung ke anak Sungai Citarum, yakni Sungai Cikijing.

Beberapa perusahaan yang melakukan pencemaran di Sungai Cikijing di antaranya PT Kahatex, PT Insan Sandang, dan PT Five Star.

Menjadi tanda tanya besar tatkala mengetahui bahwa yang menjadi penyebab pencemaran air ini adalah legalitas dari pemerintah daerah setempat.

Dengan mata telanjang kita dapat melihat keberpihakan penguasa kepada pengusaha, bukan kepada rakyat.

Tatkala hak rakyat untuk mendapatkan air bersih diabaikan demi kepentingan pemilik modal, sama artinya dengan mengorbankan kebutuhan primer rakyat banyak demi keuntungan segelintir pihak pengusaha.

Pertanyaan retoris menggelitik, ada apa dengan pelayan rakyat di negeri kita?

Semua ini nyata terjadi, ciri khas sekulerisme-kapitalisme tidak bisa ditampikkan lagi.

Pemerintah yang bertugas sebagai pengayom rakyat, nyatanya malah mendahulukan kepentingan pengusaha yang memiliki banyak modal.

Begitulah fungsi dari penguasa dalam kapitalisme, penguasa hanya menjadi regulator dan bukan pengurus rakyat.

Bahkan, di lapangan malah nampak secara nyata memberi kebebasan bagi pengusaha untuk melakukan apa saja demi menghasilkan pundi-pundi harta, meski harus mengorbankan rakyat.

Penguasa dalam Islam digambarkan sebagaimana sabda Rasulullah; “Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” Hadis Riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.

Dari hadis di atas, sudah sangat jelas kiasan seorang pemimpin, bahwa mereka laksana penggembala yang bertanggungjawab atas rakyat yang dipercayakan kepadanya untuk mengurusnya.

Seandainya para pemimpin di negeri ini, dari pusat hingga daerah, menyadari dan meresapi serta memahami hadis di atas, niscaya mereka akan takut memikul tanggungjawab yang berat ini. Bukan sebaliknya, saling menyikut demi mendapatkan posisi pemimpin.

Jadi, tidak akan ada ceritanya, seorang pemimpin mengorbankan rakyatnya demi kepentingan pribadi atau pemilik modal, karena ia takut kepada Allah, Sang Maha Pencipta.

Sosok pemimpin seperti ini hanya akan lahir dari sistem Islam yang juga berasal dari Allah, Sang Maha Pengatur.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita mencampakkan sistem hidup yang salah dan kembali pada sistem hidup yang berasal dari Allah, Sang Maha Segalanya. Wallahu ‘alam bi ash showab. (*)

*) Penulis: Rianny Puspitasari, S.Pd., M.Pd., Dosen STBA Sebelas April Sumedang. Email: [email protected]

CITIZEN JOURNALISM merupakan kanal Opini media siber ruber.id. Segala isi opini yang terdapat di kanal ini di luar tanggungjawab redaksi ruber.id