BANJAR, ruberID — Direktur Banjar Institute Wahidan angkat bicara soal kasus mark up pengadaan mesin fogging di Dinas Kesehatan Kota Banjar.

BACA JUGA: Pelecehan Seksual dan Kasus Akta Cerai Palsu Diungkap Polres Banjar



Diketahui, Senin (5/3/2018) kemarin, Kejaksaan Negeri Banjar telah meringkus dua tersangka kasus yang merugikan negara hingga Rp168 juta tersebut.

Wahidan mengapresiasi kinerja Kejari Banjar yang behasil mengungkap kasus korupsi.

"Saya sangat apresiasi kinerja Kejari Banjar," ujarnya kepada Ruang Berita, Selasa (6/3/2018).

Dalam kasus pengadaan mesin fogging ini, kata Wahidin, Kejari Banjar tidak hanya menetapkan dua tersangka SS dan IM saja yang berperan sebagai penyedia jasa.

Namun, Kejari Banjar pun sebelumnya sudah menetapkan satu orang tersangka berinisial HK. Yakni pegawai negeri sipil (PNS) di Dinkes Kota Banjar.

Selain menjual alat fogging, HK juga terlibat dalam kasus mark up tersebut. HK merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan mesin fogging.

"Kita tunggu proses hukum selanjutnya, yakni pembuktian di pengadilan nantinya," tuturnya.

Dengan ditetapkannya tersangka HK yang mana dalam proyek pengadaan mesin fogging ini dirinya sebagai PPK, Wahidan meminta agar kejaksaan bisa menelusuri uang hasil korupsi tersebut mengalir ke mana saja.

Sebab, kata Wahidin, tidak menutup kemungkinan pejabat di Dinkes Kota Banjar ikut menikmati hasil dari mark up tersebut.

"Kejari telusuri sampai ke akar-akarnya," sebutnya.

Wahidin menyebutkan, dengan ditetapkanya tiga tersangka dugaan tipikor di Dinkes, hal tersebut menjadi pembelajaran bagi semuanya.

"Bukan bicara berapa besar nilai nominal yang diduga menjadi kerugian negara, akan tetapi perilaku korupnya yang wajib dilawan bersama," ucapnya.



Selain itu, lanjut Wahidin, Kejari Banjar juga bisa mengungkap kasus korupsi yang secara jumlah nominalnya lebih besar.

"Dulu kan cukup santer tuh dugaan tipikor di dinkes terkait pengadaan SIK, saya harap kejaksaan bisa bekerja maksimal," katanya. agus