Prediksi Menteri Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla Yang Akan Terhempas

Prediksi Menteri Kabinet Jokowi
Foto Presiden Joko Widodo, setkab.

BERITA NASIONAL, ruber.id – Sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Jokowi-Ma’ruf Amin masih memiliki sisa 3 bulan untuk menyiapkan nama-nama menteri yang akan masuk ke dalam kabinetnya.

Dalam penyusunan kabinet tersebut, sejumlah pihak telah melakukan prediksi.

Hingga menanggapi calon menteri yang akan ada di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, pada periode mendatang.

Prediksi Menteri

Selain itu, sejumlah menteri pada kabinet Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, tidak akan kembali lagi menduduki kursi menteri.

Prediksi tersebut, berdasarkan atas teguran Jokowi kepada sejumlah menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).

Adapun empat menteri yang Jokowi tegur, masing-masing adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.

Lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Kemudian, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Selain mendapat teguran, tiga menteri lainnya, yaitu Darmin, Rini dan Jonan berusia lanjut di atas 50 tahun.

Baca juga:  [VIDEO+BERITA] Soal Jatah Menteri Jokowi-Ma'ruf, DPP PDI Perjuangan: Jangan Direcoki!

Jokowi Inginkan Menteri Muda

Hal ini, berbeda dari keinginan Jokowi yang menginginkan menteri berusia muda.

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyatakan, teguran Jokowi adalah sinyal. Bahwa, keempat menteri tersebut akan kehilangan pekerjaan mereka.

“Beberapa presiden sebelumnya, sejak era Soeharto melakukannya.”

“Para menteri yang mendapat teguran biasanya akhirnya, tidak bergabung dengan kabinet berikutnya,” ujar Masinton.

Tak hanya itu, Jokowi-Maruf juga tidak akan menggunakan lagi menteri-menteri yang terindikasi terlibat kasus korupsi.

Menteri yang terindikasi terlibat kasus korupsi, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari PKB.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Selanjutnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dari Partai Nasdem.

Ketiga nama tersebut, kini berstatus sebagai saksi dalam tiga perkara berbeda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Imam, pernah terperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah, dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora.

Lukman, juga pernah terperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

Baca juga:  Gaji ke-13 PNS Cair

Begitu juga dengan Enggar, yang beberapa kali penyidik KPK panggil, untuk bersaksi dalam kasus dugaan suap.

Terkait kerjasama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).

Namun, panggilan itu belum terpenuhi.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan hanya ketua umumnya. Megawati Soekarnoputri yang mengetahui nama kader untuk menteri muda Presiden Joko Widodo.

“Kalau urusan kader PDIP Perjuangan yang jadi menteri itu adalah urusan prerogatifnya, Ibu Megawati Soekarnoputri. Jadi pegangannya, itu saja,” ungkapnya.

Basarah juga menegaskan, tidak ada yang tahu selain Megawati.

Terkait nama menteri dari PDI Perjuangan, yang direkomendasikan.

“Saya belum tahu, karena itu full hak prerogatif Ibu Mega,” sebutnya.

Basarah, enggan mengutak-atik urusan itu.

Wakil Ketua MPR itu yakin, Mega memilih orang yang tepat.

“Itu urusan Bu Mega, saya belum tau, itu hak prerogatif dia,” tutupnya.

Megawati Dukung Wacana Menteri Muda

Adapun terkait menteri muda yang Presiden Jokowi wacanakan. Megawati turut mendukungnya dengan catatan penting, memang dapat bekerja.

Baca juga:  Keragaman Talenta Lahirkan Sensasi Berbeda di The Voice Indonesia 2019

Megawati pun mengenang, di zaman Bung Karno, ada anggota kabinet yang muda, tapi memang pintar dan menguasai masalah.

“Ini yang saya lihat, kelemahan pada dewasa ini. Orang disodor-sodorkan, tapi tidak mengerti secara praktis tata pemerintahan,” ungkapnya.

Megawati menambahkan, seseorang calon menteri minimal tahu soal DPR RI.

Karena, para menteri merupakan tempat membuat undang-undang (UU).

Bertemu dan mengawasi mitra kerja, hingga memutuskan RUU bersama pemerintah.

“Kalau tidak tahu proses bikin perundangan, bagaimana?”

“Dan saya suka bilang, (jadi menteri, red) memang mau mejeng saja? He he. Saya tidak akan menyebut nama.”

“Kami lihat, mereka-mereka yang tidak punya latar belakang di dalam proses menjalankan tata pemerintahan di republik ini, dia fail (gagal, red),” tuturnya.

Oleh sebab itulah, Megawati menegaskan kalau ada anak muda yang ingin jadi menteri. Seperti wacana yang saat ini beredar, sebaiknya menyiapkan dirinya dengan baik.

Sumber: Tribunnews