Penyerahan NIK Warga ke Pihak Swasta Dipertanyakan, Ini Penjelasan Kemendagri

Penyerahan NIK Warga ke Pihak Swasta Dipertanyakan
Foto by Pixabay.

BERITA NASIONAL, ruber.idKementerian Dalam Negeri memberikan data Nomor Identitas Kependudukan atau NIK ke pihak swasta, perusahaan pembiayaan.

Kemendagri menyerahkan NIK itu untuk mempermudah pihak swasta melakukan verifikasi.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh memastikan, jika hal tersebut sudah diatur. Oleh undang-undang dan mampu mencegah kejahatan menggunakan data palsu.

Kerjasama Dukcapil dengan perusahaan pembiayaan Grup Astra ini, menjadi polemik.

Alasannya, karena mengabaikan privasi dari pada data pribadi penduduk.

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie, juga turut mengkritisi.

Karena menganggap, ada penyalagunaan data pribadi penduduk dalam kerjasama itu.

“Dukcapil memberikan hak akses ke lembaga pemerintah dan swasta, untuk membantu verifikasi data. Dan mendorong layanan menuju digital.”

Baca juga:  Tiket Kereta Api Diskon 10%, Cek Tujuan dan Tanggal Keberangkatannya

“Tidak perlu isi formulir-formulir lagi. Cukup tulis NIK (Nomor Induk Kependudukan) saja,” kata Zudan.

Hal ini, kata dia, sudah sesuai dengan UU Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dan secara detail, juga sudah juga diatur dalam Permendagri Nomor 61/2015.

Klaim Memberikan Keamanan

Zudan menerangkan, pemberian hak akses data penduduk tersebut. Justru malah memberikan keamanan warga dari pemalsuan menggunakan data diri.

Apalagi, kata dia, pemberian hak akses tersebut juga mendapatkan apresiasi oleh Kemenpan RB.

Melalui, pemberian penghargaan inovasi pemanfaatan dana serta masuk inovasi Top 99 dari 3.156 peserta kompetisi.

Selain Grup Astra, setidaknya ada 1.227 lembaga yang bekerjasama dengan Dukcapil Kemendagri.

Lembaga atau perusahaan yang berjalan di dunia pelayanan publik itu, berhak mendapatkan akses data.

Baca juga:  Memperkuat Bisnis dan Ekosistem, Bank bjb Bersinergi dengan Bank Bengkulu

Hal ini, telah sesuai dengan data Dukcapil Kemendagri Pasal 58 ayat 4 UU Nomor 24/2013 tentang Administasi Kependudukan.

Namun, Zudan mengatakan, perusahaan yang mendapatkan akses data penduduk itu juga harus menuruti peraturan yang ada.

Apabila menyalagunakan data penduduk, akan ada sanksi atau pemutusan kerjasama.

“Dalam UU Adminduk, sudah diatur tentang perlindungan rahasia pribadi ini. Bagi yang melanggar ada sanksi pidana dan denda.”

“Sesuai hak dan kewajiban, dalam perjanjian kerjasama dukcapil dengan lembaga pengguna.”

“Maka, bila lembaga pengguna menyalahgunakan hak akses, kerjasamanya akan diputus,” ucapnya.

Sebelumnya, Perusahaan pembiayaan Grup Astra mendapat akses Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) untuk menunjang layanan pembiayaan.

Baca juga:  Ini Pengakuan Bobotoh saat Diselamatkan The Jak pada Laga Persija vs Persib

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie Ling Piao menilai, hal tersebut merupakan salah satu penyalahgunaan data Warga Negara Indonesia (WNI).

Kemudahan Grup Astra untuk dapat mengakses data pribadi warga itu berkat kerjasamanya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Resmi. Pemerintah izinkan swasta akses data pribadi penduduk,” katanya.

Sumber: Suaracom