25.4 C
Indonesia
Minggu, September 26, 2021
spot_img

Penyerahan NIK Warga ke Pihak Swasta Dipertanyakan, Ini Penjelasan Kemendagri

ruber — Kementerian Dalam Negeri memberikan data Nomor Identitas Kependudukan atau NIK ke pihak swasta, perusahaan pembiayaan.

Dilansir dari laman suara.com, Kemendagri menyerahkan NIK itu untuk mempermudah pihak swasta melakukan verifikasi.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh memastikan kalau hal tersebut sudah diatur oleh undang-undang dan mampu mencegah kejahatan menggunakan data palsu.

Kerjasama Dukcapil dengan perusahaan pembiayaan Grup Astra menjadi polemik lantaran dianggap mengabaikan privasi dari pada data pribadi penduduk.

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie juga turut mengkritisi karena menganggap ada penyalagunaan data pribadi penduduk dalam kerjasama itu.

“Dukcapil memberikan hak akses ke lembaga pemerintah dan swasta untuk membantu verifikasi data dan mendorong layanan menuju digital.”

BACA JUGA:  Kesal Kerap Diintip saat Bersetubuh, Pria Ini Habisi Nyawa Adik Iparnya Sendiri
BACA JUGA:  Malam Ini, KPU Pastikan Akan Umumkan Caleg Eks Koruptor

“Tidak perlu isi formulir-formulir lagi. Cukup tulis NIK (Nomor Induk Kependudukan) saja,” kata Zudan di laman Suara.com.

Hal ini, kata dia, sudah sesuai dengan UU Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan dan secara detail juga sudah juga diatur dalam Permendagri Nomor 61/2015.

Zudan menerangkan, pemberian hak akses data penduduk tersebut justru malah memberikan keamanan warga dari pemalsuan menggunakan data diri.

Apalagi, kata dia, pemberian hak akses tersebut juga mendapatkan apresiasi oleh Kemenpan RB melalui pemberian penghargaan inovasi pemanfaatan dana serta masuk inovasi top 99 dari 3.156 peserta kompetisi.

Selain Grup Astra, setidaknya ada 1.227 lembaga yang bekerjasama dengan Dukcapil Kemendagri.

Lembaga atau perusahaan yang berjalan di dunia pelayanan publik itu berhak mendapatkan akses data sesuai dengan data Dukcapil Kemendagri sesuai dengan Pasal 58 ayat 4 UU Nomor 24/2013 tentang Administasi Kependudukan.

BACA JUGA:  KPU Segera Evaluasi Debat Perdana Capres 2019
BACA JUGA:  Program Relaksasi BPJAMSOSTEK Berakhir, Ini Hasilnya untuk Peserta

Namun, Zudan mengatakan perusahaan yang mendapatkan akses data penduduk itu juga harus menuruti peraturan yang ada.

Apabila menyalagunakan data penduduk, akan ada sanksi atau pemutusan kerjasama.

“Dalam UU Adminduk sudah diatur tentang perlindungan rahasia pribadi ini. Bagi yang melanggar ada sanksi pidana dan denda.”

“Sesuai hak dan kewajibam dalam perjanjian kerjasama dukcapil dengan lembaga pengguna, maka bila lembaga pengguna menyalahgunakan hak akses akan diputus kerjasamanya,” ucapnya.

Diketahui, Perusahaan pembiayaan Grup Astra mendapat akses Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) untuk menunjang layanan pembiayaan.

Masih di laman suara.com, anggota Ombudsman RI Alvin Lie Ling Piao menilai hal tersebut merupakan salah satu penyalahgunaan data Warga Negara Indonesia (WNI).

BACA JUGA:  Beredar Surat Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Kemudahan Grup Astra untuk dapat mengakses data pribadi warga itu berkat kerja samanya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

BACA JUGA:  Kesal Kerap Diintip saat Bersetubuh, Pria Ini Habisi Nyawa Adik Iparnya Sendiri

“Resmi. Pemerintah izinkan swasta akses data pribadi penduduk,” katanya di laman suara.com. luvi

Sumber berita & foto: suara.com, internet

loading…


Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles