GARUT  

Organda Garut Imbau Pengemudi Transportasi Daring Tidak Pakai Atribut

Transportasi Daring di Garut

BERITA GARUT, ruber.idOrganisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Garut mengimbau untuk sementara para pengemudi transportasi daring tidak memakai atributnya dulu.

Sebab, selama regulasi tentang jasa angkutan umum daring belum jelas, bisa memicu kemarahan bagi pelaku usaha transportasi konvensional. Terutama ojek pangkalan.

Ketua Organda Kabupaten Garut Yudi Nurcahyadi mengatakan, pengemudi online kalau mau masuk pangkalan jangan pakai atribut.

“Silent saja,” katanya, Senin (24/6/2019).

Dia menuturkan, regulasi transportasi daring untuk roda dua maupun empat di Indonesia. Khususnya di Garut, masih dalam pembahasan di Kementerian Perhubungan, dan belum jelas aturannya.

“Selama ini transportasi daring memang sudah banyak di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta dan kota sekitarnya.”

Baca juga:  Bupati Garut Sebut 1.9 Juta Jiwa Warganya Masuk DTKS, Tapi…

“Bahkan sudah bebas memakai atribut transportasi perusahaan daringnya,” tuturnya.

Namun, kata dia, bebasnya pemakaian atribut itu, tidak sama di daerah lain, khususnya di Kabupaten Garut.

Hal ini karena masih ada sebagian pelaku usaha transportasi konvensional yang belum menerima kehadiran transportasi daring.

“Transportasi online itu sudah kuat di kota besar. Memang mendominasi, tapi di daerah kan belum sama.”

“Makanya tahan, jangan pakai atribut dulu,” ungkapnya.

Menurut dia, dalam waktu dekat jajaran Organda, pemerintah daerah, kepolisian.

Bersama pelaku usaha delman, angkutan kota, ojek, dan becak, akan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah transportasi daring di Garut.

Menurut dia, transportasi daring itu tidak mungkin ada larangan beroperasi karena itu bagian dari perkembangan zaman.

Baca juga:  Wabup Garut Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Madrasah Al Jihad di Pangatikan

Namun, sambung dia, setidaknya harus ada aturan dalam operasionalnya. Sehingga tidak ada pihak yang rugi.

Angkutan online ini, lanjut dia, sudah ada dan tidak mungkin melarangnya. Juga bukan untuk dilawan.

“Namun kami harap ada aturan yang jelas,” katanya.

Ia berharap, insiden antara pengemudi transportasi daring dan konvensional tidak memicu tindakan melanggar hukum.

“Saya lebih sepakat, siapa saja yang melakukan tindakan melawan hukum harus tindak sesuai hukum yang berlaku. Adapun gejolak saya yakin ada pemicunya,” ungkapnya. (Arsip ruber.id/detikcom)