27.4 C
Indonesia
Sabtu, September 18, 2021
spot_img

Langgar Kode Etik, DKPP Copot Jabatan Dua Komisioner KPU RI

SIDANG DKPP. net/ruang berita

ruber — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberhentikan dua komisionernya dari jabatan sebagai ketua divisi.

Dua komisioner tersebut adalah Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting Manik. Keduanya dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Ketua DKPP Harjono dalam pembacaan putusan dalam sidang pada Rabu (10/7/2019), menyebutkan bahwa teradu Ilham Saputra terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

“Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik,” ucap Harjono.

Putusan ini, sambung Harjono, berlaku sejak dibacakan. DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan putusan Perkara Nomor 61-PKE-DKPP/IV/2019 ini.

Perkara itu diajukan kader Partai Hanura, Tulus Sukariyanto sebagai pemohon.

Tulus mempersoalkan proses pengisian jabatan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.

Tanggal 20 September 2018, Tulus Sukariyanto telah memperoleh Surat Keputusan PAW kepada DPR RI, untuk menggantikan kursi di DPR RI dapil Jawa Timur VIII.

BACA JUGA:  Malam Ini, KPU Pastikan Akan Umumkan Caleg Eks Koruptor
BACA JUGA:  [Update Pilpres] Hingga Selasa Malam, Jokowi-Ma'ruf Masih Unggul di Situng KPU

Tulus menggantikan Dossy Iskandar Prasetyo yang beralih ke Partai Nasdem.

Surat keputusan ini pun terbit lantaran calon pengganti PAW lain, Sisca Dewi, diberhentikan dari Hanura karena melakukan perbuatan tercela serta dianggap mencemarkan nama parpol.

Tulus melaporkan tiga orang ke DKPP, yakni staf sekretariat KPU Indra Jaya sebagai teradu I, Kasubbag PAW dan Pengisian DPR, DPD dan DPRD Wilayah 2 Noviyani sebagai teradu II dan Komisioner KPU Ilham Saputra sebagai teradu III.

Tulus menyebut teradu I dan II telah mempersulit proses PAW atas nama dirinya.  Sedangkan teradu III, yakni Ilham Saputra, sangat lamban, dan tidak kunjung memproses PAW itu.

Diketahui, Teradu III atau Ilham, menyuruh Noviyani mengklarifikasi Sisca Dewi di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu. Padahal, Indra jaya sudah melakukan klarifikasi ke Saudari Sisca Dewi di Rutan Pondok Bambu hingga 4 kali.

“Semestinya proses PAW bisa langsung diproses tanpa menunggu gugatan dari Saudari Sisca Dewi. Berdasarkan PKPU No. 6 Tahun 2019, jika tidak menggugat dalam waktu 14 hari kerja ke Mahkamah Partai sejak klarifikasi, maka proses PAW dilanjutkan. Padahal, klarifikasi sudah dilakukan sejak awal November 2018,” ungkap Harjono, ketika membacakan pertimbangan permohonan dari pemohon.

BACA JUGA:  Penetapan Caleg Terpilih di Pangandaran Digelar Rabu

DKPP juga memberi sanksi peringatan keras dan pemberhentian pada Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik.

BACA JUGA:  Malam Ini, KPU Pastikan Akan Umumkan Caleg Eks Koruptor

Dia diberhentikan sebagai Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU. Evi terbukti secara sah melanggar kode etik terkait seleksi komisioner KPUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara untuk periode 2019-2024.

Dalam Putusan DKPP Nomor 31-PKE-DKPP/III/2019 yang dibacakan pada hari yang sama, KPU diminta mencopot Evi dari jabatan Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU.

“Sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang kepada Teradu VI Evi Novida Ginting Manik sejak dibacakannya Putusan ini,” kata Harjono.

Kasus ini diajukan Adly Yusuf Saepi. Adly adalah calon komisioner KPU Kolaka Timur yang gagal ikut seleksi Komisioner KPU.

BACA JUGA:  Petugas KPPS Meninggal Terus Bertambah, KPU: Hingga Selasa 119 Orang, Sakit 548 Orang

Adly diketahui mengikuti seleksi komisioner KPU Kolaka Timur, dan mendaftarkan diri  pada 7 November 2018. Ia dinyatakan telah melengkapi berkas.

Tapi pada 16 November 2018, ia dinyatakan gagal dalam proses administrasi. Alasannya adalah syarat administrasi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) milik Adly hanya ditandatangani oleh Pelaksana Harian (Plh)  Sekda Gubernur Sulawesi Tenggara.

Tim Seleksi beralasan surat itu semestinya ditandatangani langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

Dalam pemeriksaan DKPP, Tim Seleksi mengaku keputusan itu berdasarkan hasil konsultasi dengan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

BACA JUGA:  BRPK Belum Terbit, Penetapan Caleg Terpilih Pemilu 2019 di Pangandaran Ditunda

Sedangkan Evi merupakan penanggungjawab kegiatan tersebut.

Adly juga menyampaikan terjadinya pemerasan yang dilakukan Tim Seleksi terhadap dirinya. Dia juga membeberkan adanya pembocoran dokumen negara berupa soal seleksi Komisioner KPU Kolaka Timur.

DKPP menjatuhkan peringatan keras pada dua komisioner tersebut. Sedangkan lima komisioner lainnya mendapat teguran.

Khusus untuk Evi yang ada di posisi penanggungjawab kegiatan, DKPP menambah hukuman pencopotan dari jabatan saat ini. red

 

 

SUMBER: republika.com

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles