Sunday, 5 Apr 2020

Jangan Pekerjakan Lagi Debt Collector Sialan, Putusan MK: Penarikan Unit Jangan Sepihak, Harus Lewat Pengadilan

Baca Juga

Maksa Pakai Mobil Dinas untuk Mudik, ASN di Sumedang Bakal Disanksi

SUMEDANG, ruber -- Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir meminta seluruh ASN pengguna mobil dinas tidak menggunakannya untuk mudik Lebaran 2019 dan memarkirkan kendaraannya...

Cari Operator Perahu yang Tenggelam di Sungai Cimanuk, Basarnas Bandung Perluas Area

MAJALENGKA, ruber.id - Tim SAR gabungan memperluas area pencarian korban tenggelam di Sungai Cimanuk di wilayah Majalengka, Jawa Barat.

Postingan Bagus Kuncoro soal Pesawat Jatuh, Jokowi dan Uang Berserakan Dipastikan Hoaks

TASIKMALAYA, ruber -- Postingan terkait insiden pesawat jatuh di Tasikmalaya dan dikaitkan dengan Jokowi, dan uang pecahan Rp100.000 dalam kardus dipastikan hoaks. Jajaran Polres Tasikmalaya...

Jelang Pengumuman Sengketa Pilpres 2019, Forkopimda Ciamis Ajak Warga Jaga Kondusifitas

  CIAMIS, ruber -- Jelang pengumuman sengketa hasil Pilres di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28/6/2019 mendatang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ciamis mengajak warga...

NASIONAL, ruber.id — Kabar gembira bagi seluruh warga Indonesia, khususnya debitur yang kerap diresahkan dengan ulah para debt collector sewaan kreditur (leasing).

Sebab, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa perusahaan kreditur tidak bisa menarik atau mengeksekusi objek jaminan fidusia.

Seperti halnya kendaraan maupun rumah secara sepihak. Saat ini, masih banyak perusahaan leasing yang masih menggunakan jasa debt collector untuk menarik objek fidusia.

Dalam putusannya ini, MK juga menyatakan bahwa perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.

Jadi, penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri.

“Tapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,” bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 seperti dilansir ruber.id dari laman KOMPAS.com.

Meski begitu perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi, tanpa melalui pengadilan dengan syarat debitur mengakui adanya wanpretasi.

Selain itu, dalam putusan MK juga tertulis, sepanjang pemberi hak fidusia telah mengakui adanya wanprestasi, dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia.

Maka, jadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia untuk dapat melakukan eksekusi sendiri atau parate eksekusi.

Terkait wanpretasi ini, MK menjelaskan bahwa pihak debitur maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu.

Sebelum menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanpretasi terjadi.

Diketahui, putusan ini dikeluarkan MK atas gugatan yang diajukan oleh pasutri asal Bekasi, Suri Agung Prabowo dan Apriliani Dewi.

Pasutri ini mengajukan gugatan karena menilai kendaraan yang masih dicicilnya diambil-alih secara sepihak perusahaan leasing.

Tanpa melalui prosedur hukum yang benar, perusahaan tersebut juga melibatkan debt collector. (R003/KOMPAS.com)

Baca berita lainnya: Gelapkan Mobil Leasing, Warga Sumedang Ditangkap Polisi

Loading...

Komentar

loading...
- Advertisement -

Artikel Terbaru

Warga Garut Positif Corona Jadi Dua, Pasien Pernah Kontak Langsung dengan 110 Orang

GARUT, ruber.id - Warga Garut, Jawa Barat positif terjangkit COVID-19 tambah satu. Jadi total warga Garut positif corona menjadi dua.

ODR di Sumedang Tembus 18.303, Positif Rapid Test COVID-19 Jadi 14 Orang

SUMEDANG, ruber.id - Hanya ada satu warga Sumedang, Jawa Barat yang terinfeksi virus corona hingga Sabtu (4/4/2020). Selain itu,...

Hasil Rapid Test 3 Praja Putri IPDN Positif Imunitas Lemah, Senin Dites Swab

JATINANGOR, ruber.id - Setelah hari kemarin, hasil rapid test COVID-19 untuk praja putri IPDN Jatinangor imunitas positif lemah, dua praja putri lainnya...

Peresmian RSUD Pandega Pangandaran via Teleconference

PANGANDARAN, ruber.id - Melalui teleconference, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmikan Gedung RSUD Pandega milik Pemkab Pangandaran, Sabtu (4/4/2020).

Perbatasan Sumedang Bandung di Jatinangor Dijaga Ketat Aparat Gabungan

JATINANGOR, ruber.id - Wilayah perbatasan Bandung - Sumedang di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dijaga ketat aparat gabungan. Jumat (3/4/2020)...