21.9 C
Indonesia
Selasa, November 30, 2021

Gaji ke-13 PNS Cair

BERITA JAKARTA, ruber.id – Pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, dan pensiunan Senin (10/8/2020) besok.

Melansir okezone, besaran gaji ke-13 PNS mulai dari Rp2 juta hingga Rp5 juta, tergantung golongan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.05/2020.

Terkait petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji ke-13.

Dalam PMK tercatat, pembayaran gaji atau penghasilan ke-13 menjadi beban pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (Dipa) satuan kerja berkenaan.

Sedangkan khusus untuk Lembaga Nonstruktural (LSN), yang bukan satuan kerja, pembayarannya menjadi beban pada satuan kerja induk atau Dipa Kementerian dan Lembaga (K/L).

Pembayaran gaji atau penghasilan ke-13 ini melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh pejabat penandatangan SPM ke rekening penerima.

BACA JUGA:  Wow! Begini Aksi Sosial Polisi di Sumedang dalam Menyambut Hari Bhayangkara ke-73

Di mana, pejabat penandatangan SPM mengajukan SPM penghasilan atau gaji ke-13 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Untuk pembayaran gaji ke-13 bagi pegawai Non-PNS pada Lembaga Nonstruktural (LNS) dan LPP ini tidak dapat langsung ke rekening penerima.

Namun, pembayaran penghasilan ke-13 ini melalui SPM langsung ke rekening bendahara pengeluaran.

Selanjutnya, bendahara pengelauran melakukan pembayaran penghasilan ke-13 kepada penerima.

“Sementara penerbitan SPM gaji ke-13 ini dengan ketentuan SPM gaji, untuk pembayaran pembayaran penghasilan ke-13.”

“SPM penghasilan 13 PNS, untuk pembayaran penghasilan ke-13 pegawai Non-PNS pada PNS dan LPP, SPM gaji 13 pegawai lainnya.”

“Untuk pembayaran penghasilan ke-13 bagi para pegawai lainnya sebagaimana tersebut.” bunyi Pasal 17 dalam beleid.

BACA JUGA:  Ribuan Pegawai Non-ASN di Pangandaran Dievaluasi

Dalam PMK juga bahwa bagi satuan kerja yang permintaan pembayaran yang gajinya telah menggunakan aplikasi.

Seperti, gaji PNS Pusat (GPP), belanja pegawai Polri (BPP) atau Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP).

Maka, pengajuan SPM wajib menggunakan Arsip Data Komputer (ADK) dari aplikasi GPP, BPP, dan DPP versi terbaru. (Arsip ruber.id)

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles