Spanduk Caleg Garut di Kawasan Pendidikan Dikeluhkan Warga

By Anastasya 01 Nov 2018, 12:18:32 WIBPolitik

Spanduk Caleg Garut di Kawasan Pendidikan Dikeluhkan Warga

SPANDUK caleg terpasang di Pertigaan Jalan Patriot dan Jalan Samarang. muhammad nur/ruang berita


GARUT, ruber -- Spanduk para calon legislatif (caleg) terpasang di sejumlah kawasan lembaga pendidikan. Padahal dalam aturan penetapan alat peraga kampanye (APK) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut, lembaga pendidikan menjadi salah satu tempat yang dilarang.

Spanduk yang berisi foto, nama, dan nomor urut caleg salah satunya terpasang di depan SMPN 1 Tarogong Kaler. Lokasinya berada di Hampor, pertigaan Jalan Patriot dan Jalan Samarang.

Di samping SMPN 1 Tarogong Kaler terdapat kampus Universitas Garut. Selain pemasangan spanduk yang tak beraturan, spanduk caleg itu menutup pagar sekolah.

Selain di kawasan Hampor, spanduk caleg juga banyak ditemui di Bundaran Tarapong. Banyak spanduk yang terpasang di depan SDN Gentra Masekdas Tarogong.

Spanduk-spanduk para caleg itu dikeluhkan warga. Pemasangan spanduk dinilai tak mencerminkan calon seorang pemimpin.

Reni Susianti, 39, orang tua siswa SDN Gentra mengaku keberadaan spanduk caleg di depan sekolah merusak pemandangan. Apalagi spanduk itu dipasang di depan sekolah.

"Harusnya bisa cepat ditertibkan. Masa di depan sekolah ada spanduk caleg. Ini kan sekolah bukan tempat kampanye," ujar Reni, Kamis (1/11).

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Garut, Hilwan Fanaqi mengatakan terdapat perubahan aturan pemasangan APK. Awalnya di pinggir jalan seputaran bundaran diperbolehkan memasang APK. Tapi setelah perubahan aturan, tidak diperbolehkan.

"Intinya APK boleh dipasang di tempat umum. Kecuali di beberapa titik. Kalau di lembaga pendidikan jelas dilarang. Terus di tempat ibadah termasuk halamannya itu tidak boleh pasang APK," kata Hilwan di Kantor KPU Garut, Rabu (1/11).

Selain sekolah dan tempat ibadah, sejumlah tempat yang dilarang pemasangan APK caleg yakni rumah sakit, gedung pemerintah, trotoar, taman kota dan taman kecamatan.

"Pemakaman umum, tugu, tempat pembuangan sampah juga tidak boleh dipasangi APK," ucapnya.

APK juga tak dibenarkan dipasang di pepohonan serta tiang listrik dan telepon. Caleg diperbolehkan memasang APK di alun-alun kecamatan dan desa.

"Kami sudah undang caleg, kami sampaikan sosialisasi soal aturan APK. Caleg tahu, tapi alasannya karena orang yang pasang tak tahu tempat yang dilarang dimana," ujarnya.

Terkait penertiban, Hilwan menyebut merupakan kewenangan Bawaslu. Pihaknya hanya menyampaikan aturan untuk pemasangan APK. muhammad nur

loading...



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment