Polemik Posisi Sekda Kota Bandung, Oded Menanti Jawaban Emil

By Taufik 30 Okt 2018, 22:22:00 WIBJabar

Polemik Posisi Sekda Kota Bandung, Oded Menanti Jawaban Emil

Wali Kota Bandung, Oded M Danial. istimewa/ruang berita


BANDUNG, ruber - Polemik siapa yang bakal menjabat Sekda Kota Bandung 'definitif' belum juga selesai. Benny Bachtiar yang ditunjuk jadi Sekda oleh Wali Kota Bandung sebelumnya, Ridwan Kamil tak kunjung dilantik.

Pertengahan Juli 2018 lalu, saat Emil masih menjabat Wali Kota Bandung, menunjuk Benny Bachtiar jadi Sekda Kota Bandung menggantikan Yossi Irianto. Namun polemik muncul setelah Wali Kota Bandung saat ini, Oded M Danial justru menunjuk Ema Sumarna jadi Sekda Kota Bandung.

Usulan Oded sebenarnya sudah ditolak oleh Kemendagri yang berpegang pada keputusan Ridwan Kamil dan meminta agar Benny Bachtiar segera dilantik. Namun, begitu Kemendagri menyatakan tak akan menghalangi jika nanti Wali Kota Bandung menginginkan pergantian di posisi Sekda Kota Bandung.

Oded sendiri masih keukeuh menunjuk Ema Sumarna yang saat ini menjabat sebagai Kepala BPPD Kota Bandung. Oded menyatakan, telah melayangkan surat kepada Emil yang kini jadi Gubernur Jabar. "Saya sudah layangkan surat dan sekarang menunggu jawaban dari Gubernur," ungkapnya di Pendopo Kota Bandung, Selasa (30/10/2018).

Dalam surat tersebut, lanjut pria yang akrab disapa Mang Oded tersebut, opsi yang diberikan oleh Kemendagri bahwa masih memungkinkan jika Wali Kota mengajukan nama lain selain Benny Bachtiar sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.

"Di surat dari Kemendagri atas jawaban dari surat yang saya sampaikan tempo hari pada poin 4 disebutkan bahwa apabila wali kota mau mengganti nama maka berkoordinasi dengan Gubernur. Maknanya di sini bukan meminta persetujuan melainkan pemberitahuan," bebernya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil saat diwawancarai di Balai Kota Bandung mengemukakan, pihaknya masih berkomunikasi dengan Pemkot Bandung untuk mencari solusi yang terbaik terkait pengisian kekosongan jabatan Sekda Kota Bandung.

"Ada prosedur yang harus dilalui dan ada hal-hal yang harus didiskusikan. Kan keputusannya bukan di gubernur, melainkan ada di Kementerian Dalam Negeri. Setiap surat menyurat harus disampaikan. Saya hanya penyampai saja," terangnya.

Menurutnya, gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Semua urusan pelantikan pejabat lain-lain itu keputusan Kementerian Dalam Negeri. "Sekarang ada surat lagi, ya saya sampaikan surat lagi untuk dijawab Kementerian Dalam Negeri," pungkasnya. taufik

loading...



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment