Ditanya Nomor SK Pengangkatan, KPU Sumedang: Lupa Lagi, Kami Tidak Mencatatnya

By aminullah 01 Nov 2018, 12:35:31 WIBPolitik

Ditanya Nomor SK Pengangkatan, KPU Sumedang: Lupa Lagi, Kami Tidak Mencatatnya

KPU Sumedang sosialisasikan Pemilu 2019 di RM Joglo Sumedang, Kamis. aminullah/ruang berita


SUMEDANG, ruber -- Polemik dugaan Komisioner KPU Sumedang bekerja tanpa SK (Surat Keputusan) Pengangkatan dibantah Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi.

Ogi menegaskan, komisioner KPU Sumedang sudah legal secara de facto maupun de jure.

"Pada 7 Oktober 2018, KPU melantik KPU kabupaten/kota di Jakarta. Saat itu SK sudah ada, sudah dibacakan saat itu juga. Hanya saja belum didistribusikan," ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan saat sosialisasi Pemilu 2019 bersama unsur media cetak, elektronik, dan online di RM Joglo, Cimalaka, Sumedang, Kamis (1/11/2018).

Jadi, kata Ogi, jika ada pihak yang memertanyakan legalitas komisioner KPU yang dilantik pada 7 Oktober 2018 lalu, pihaknya memastikan telah legal.

"Ya kami legal. Tidak mungkin kami dilantik tanpa SK-nya. Kami waktu itu dilantik, saat itu juga kami sudah dapat SK-nya. Hanya masalah distribusi saja. Jadi perlu ditegaskan juga, SK belum ada bukan terkait adanya gugatan ataupun hal lainnya. Tetapi hanya  masalah distribusi saja," tuturnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris KPU Sumedang Dedi Supriadi menyatakan, secara de facto komisioner KPU Sumedang sudah dilantik. Dan pada saat pelantikan dibacakan SK itu. 

"Secara de jure juga sudah legal karena sudah ada juga kan SK-nya," ucapnya.

Dedi menyebutkan, terkait nomor SK Pengangkatan dan penyebab terlambatnya distribusi SK tersebut, itu ranah KPU pusat. Dan dengan adanya permasalahan ini, diharapkan menjadi pendorong KPU pusat untuk segera mendistribusikan SK tersebut.

"Intinya waktu itu dilantik, lupa lagi nomor SK-nya, karena kami tidak mencatatnya. Tapi saat pelantikan nomor SK itu sudah dibacakan," tuturnya.

Dedi menjelaskan, pada pelantikan kali ini (2018-2023) memang berbeda dengan saat pelantikan tahun 2013. Di mana, pada 2013 pelantikan komisioner KPU kabupaten/kota dilaksanakan di KPU provinsi sehingga sebelumnya tidak pernah ada masalah dalam penerimaan SK.

"Ini jadi kendala terlambatnya distribusi. Tidak tahu sebabnya, hanya yang pasti ini tidak hanya dialami Sumedang saja, tapi se Jawa Barat dan mungkin se nasional juga. Sebab pelantikan kemarin langsung oleh pusat dan SK-nya pun dari KPU pusat, tidak seperti pelantikan pada 2013 lalu," katanya. aminullah

loading...



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment