30.4 C
Indonesia
Minggu, September 26, 2021
spot_img

Abu Bakar Baasyir Enggan Teken Surat Pernyataan Setia pada NKRI

Kemenkumham Belum Terima Surat Pembebasan dari Presiden

ruber — Rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir sebelumnya telah disampaikan Pengacara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra.

BACA JUGA: Keren! Lapangan Bola Cisayong Tasikmalaya Menginspirasi Menpora

Namun, dilansir dari laman tempo.co, hingga Jumat (18/1/2019) kemarin, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan belum menerima surat keputusan apapun dari Presiden Joko Widodo terkait dengan rencana pembebasan ini.

“Hingga saat ini kami belum terima surat apapun,” kata Kepala Bagian Humas Dirjen PAS Kemenkumham Ade Kusmanto di laman tempo.co.

Menurut Ade, Baasyir merupakan terpidana kasus terorisme dengan hukuman 15 tahun penjara sehingga jatuh tempo masa bebas murninya masih lama, yaitu pada 24 Desember 2023.

“Apabila diusulkan pembebasan bersyarat, menurut perhitungan dua pertiga masa pidananya. Yaitu pada 13 Desember 2018,” ucapnya.

Tetapi, kata Ade, saat ini belum diusulkan pembebasan bersyarat karena Ustaz Baasyir tidak mau menandatangani surat pernyataan kesetiaan kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Ade menjelaskan, Baasyir sampai saat ini belum berkenan menandatangani surat pernyataan dan jaminan, sebagai salah satu persyaratan bebas bersyarat.

Begitu pula soal usulan pembebasan bersyarat, juga belum diusulkan Kepala Lapas Gunung Sindur ke Ditjen Pas Kemenkumham.

Beberapa kemungkinan pembebasan Baasyir, kata Ade, pertama melalui bebas murni yaitu telah habis menjalani pidananya.

Kedua, bebas bersyarat yaitu melalui program pembinaan integrasi sosial narapidana kepada masyarakat setelah menjalani dua pertiga masa pidananya.

“Ketiga melalui grasi Presiden dengan alasan kemanusiaan,” kata Ade Kusmanto. red

SUMBER: tempo.co

loading…


Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles