PANGANDARAN, ruber — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran mewanti-wanti para ASN dan kepala desa untuk tidak berpolitik praktis di Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Pangandaran Iwan Yudiawan mengaku, sudah melakukan sosialisasi pengawasan partisipasi kepada ASN dan kepala desa dalam sinergitas pencegahan dan pelanggaran.

Selain itu, kata Iwan, peserta sosialisai pun diberikan pemahaman tentang Undang-Undang mengenai netralitas ASN dan kepala desa.

"Mereka harus saling mengingatkan baik antar ASN, kepala desa dan perangkat desa sendiri," ujarnya.

loading…


Iwan menuturkan, kepala desa sangat rentan ikut berpolitik praktis. Sebab, merupakan tokoh sentral di desa masing-masing. Sehingga, menjadi sasaran strategis bagi peserta pemilu atau pasangan calon untuk melakukan kampanye. 

"Bagaimana caranya mereka tidak ikut berpolitik praktis atau netral. Maka, mereka menjadi fokus pengawasan kami," tuturnya.

Iwan menyebutkan, sanksi dan konsekuensi bagi ASN dan kepala desa yang tidak netral sudah jelas. Mulai dari peringatan, hukuman kurungan selama satu tahun penjara dan denda Rp12 juta, sampai dengan sanksi pemecatan. 

"Sudah jelas dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan juga UU Nomor 6/2014 tentang Desa secara gamblang, melarang kepada ASN atau kepala desa ikut berpolitik," sebutnya.

Iwan menambahkan, apabila ada kepala desa dan ASN yang ingin mendampingi suami atau istrinya yang menjadi peserta pemilu berkampanye masih diperbolehkan.

Namun, lanjut Iwan, tidak boleh mengenakan atribut kampanye dan berperilaku pasif. 

"Tidak boleh melakukan penggiringan massa yang dapat merugikan salah satu calon atau mengajak untuk memilih si calon," ucapnya.

Iwan berharap, jangan sampai kepala desa dan ASN tidak paham aturan yang berlaku tentang netralitas dalam Pemilu 2019. Yang nantinya berakibat dijatuhkannya sanksi yang cukup berat. 

"Kami tadi sudah menyampaikan semuanya. Terkait larangan di masa kampanye berlangsung dan bentuk sanksinya," katanya. dede ihsan

loading…