TASIKMALAYA, ruber — Pemkab Tasikmalaya dianggap belum sepenuh hari memberikan jaminan kesehatan kepada warganya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

BACA JUGA: Malu-maluin, Pemkab Tasik Nunggak Rp3.4 M ke SMC

Pemkab Tasik Sisakan Utang Jaminan Kesehatan Rp4 Miliar

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi mengatakan, Pemkab Tasikmalaya harusnya mementingkan belanja wajib di antaranya untuk alokasi anggaran bidang kesehatan. 

Namun kenyataannya, saat ini, alokasi anggaran wajib itu jauh dibandingkan dengan belanja tidak wajib seperti belanja hibah.

"eharusnya kan hibah itu setelah belanja wajib dipenuhi, tapi hari ini saya ingin semua hutang ke rumah sakit baik milik pemerintah kabupaten atau ke rumah sakit yang lain lunas tahun ini," ujarnya.

Ami menuturkan, Pemkab Tasikmalaya harusnya memberikan piutang kepada seluruh rumah sakit agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat maksimal.

"Bukan seperti sekarang ini malah ngutang, justru ini akan susah kami mengintervensi karena pemkab juga punya utang," tuturnya.

Ami menegaskan, sudah saatnya ada pengalokasian anggaran tiap tahun untuk jaminan kesehatan masyarakat. Komisi IV sendiri, sudah menyampaikan usulan itu kepada Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum.

"Kami sudah menyampaikan itu kepada kepala Bappeda, kepada Bupati tapi kami lihat keingian atau good will-nya itu belum kelihatan," ucap politisi PKB ini.

Selain itu, kata Ami, Pemkab Tasikmalaya hingga saat ini belum berkeinginan untuk memberikan anggaran khusus tiap tahun untuk menjamin kesehatan masyarakat. Buktinya, tiap tahun Pemkab Tasikmalaya menunggak utang ke sejumlah rumah sakit daerah maupun swasta. 

Diketahui, kata Ami, tunggakan utang jaminan kesehatan tahun 2017 lalu mencapai Rp20 miliar. Meski tidak mengganggu operasional rumah sakit secara signifikan tapi tunggakan ini membuat pihak rumah sakit kelabakan.

Padahal, kata Ami, tahun lalu pihaknya sudah meminta kepada dinas kesehatan untuk mendata dan membuat estimasi biaya untuk men-cover kesehatan warga miskin.

"Angka idealnya itu sekitar Rp30 miliar, itu berdasarkan estimasi dinas kesehatan atas permintaan kami," ucapnya.

Ami mengaku, bersama anggota komisi IV lainnya akan mendorong Pemkab Tasikmalaya menyediakan anggaran tiap tahun untuk men-cover jaminan kesehatan masyarakat tidak mampu. Namun saat ini, pihaknya mendorong pemkab untuk terlebih dahulu melunasi tunggakan utang yang masih tersisa ke beberapa rumah sakit.

"Kami sekarang paling meminta kepada pemkab untuk prioritaskan pembayaran tunggakan utang," sebutnya.

Ami yakin, Pemkab Tasikmalaya mampu menyediakan anggaran tiap tahun untuk jaminan kesehatan. Sebab, itu merupakan bagian dari pelayanan kepada warga kurang mampu.

"Masa untuk pembelian mobil operasional desa Rp50 miliar dan belanja hibah ratusan miliar bisa, harusnya untuk jaminan kesehatan juga sangat bisa dan saya yakin pemkab bisa," katanya. ipank