PANGANDARAN, ruberID — Sejumlah kasus sengketa lahan di Kabupaten Pangandaran tidak jelas ujungnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Pangandaran Saptari mengakui jika sejumlah kasus sengketa pertanahan di Kabupaten Pangandaran tidak jelas kelanjutannya.

BACA JUGA: Pangandaran Rawan Konflik Pertanahan

"Sengketa pertanahan yang ada di Pangandaran yang terdata sebanyak delapan kasus, itu merupakan limpahan dari Kabupaten Ciamis," ujarnya kepada Ruang Berita, Jumat (29/12/2017).



Dari delaan kasus sengketa tersebut, kata Saptari, di antaranya antara masyarakat dengan Perum Perhutani dan masyarakat dengan pengelola eks HGB dan eks HGU.

"Kasus pertanahan terus bermunculan, namun pemerintah daerah hingga kini belum memiliki tim inventarisasi tanah," tuturnya.

Saat ini, kata Saptari, Pemda Pangandaran hanya memiliki tim penyelesaian kasus sengketa tanah saja.

"Upaya pemda dalam menekan kasus sengketa pertanahan telah dilakukan di antaranya meminta data identitas status tanah ke 10 kecamatan," sebutnya.



Namun, kata Saptari, dari 10 kecamatan di Kabupaten Pangandaran yang telah diminta data pertanahan hanya empat kecamatan saja yang telah menyerahkan, 6 kecamatan lainnya belum menyerahkan.

"Mungkin yang 6 kecamatan belum menyerahkan data tanah ke kami lantaran takut ada kesalahan dalam membuat data. Karena dalam menyajikan data pertanahan harus faktual dan berbasis data yang akurat," jelasnya.

Saptari menjelaskan, kepastian hukum kepemilikan tanah yang bersengketa harus dibuktikan dengan hasil persidangan di Pengadilan.

"Hingga kini, dari delapan kasus sengketa tanah yang dilimpahkan belum ada yang final di Pengadilan," katanya. syamsul ma'arif