KADIV Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumedang Mamay Siti Maemunah Suhandi. bay/ruang berita

Klaim Terhambat karena Juknis dan Minim Anggaran

SUMEDANG, ruber — KPU Sumedang membantah jika pihaknya tidak maksimal dalam menyosialisasikan Pemilu 2019.

Sebelumnya, sejumlah politisi dari partai besar di Kabupaten Sumedang mengeluh dengan kinerja KPU.

BACA JUGA: Sejumlah Petinggi Partai Keluhkan Kinerja KPU Sumedang

Kadiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumedang Mamay Siti Maemunah Suhandi mengatakan pihaknya sudah maksimal dalam melakukan sosialisasi.

“Kami sudah maksimal melakukan sosialisasi. Dan saat ini kami sudah perintahkan kepada PPK dan PPS untuk lebih intens ke masyarakat,” ujarnya saat dikunjungi di ruang kerjanya, Jumat (15/3/2019).

Mamay mengakui, ada yang menghambat KPU dalam melakukan sosialisasi.

Yakni minimnya anggaran dan juknis yang baru turun pada pertengahan bulan Februari 2019.

“Mereka informasinya kurang, justru setelah turun Juknis kami langsung bergerak membentuk relawan demokrasi.”

“Saya tidak tahu mereka datanya dari mana, tapi dari kami ini sudah bergerak sejak turun juknis,” terangnya.

Selain itu, Mamay mengklaim jika KPU selalu melaksanakan kegiatan di tiap kecamatan melalui relawan demokrasi.

“Itu sudah kami lakukan di 15 kecamatan dan disesuaikan dengan basisnya. PPK dan PPS juga di daerah masing-masing sudah sosialisasi ke warga. Walaupun mereka itu tidak didukung oleh anggaran,” akunya.

Sementara, salah seorang warga Lingkungan Singaparna RT 02/11, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Munah, 45, menyebutkan, hingga saat ini KPU belum datang melakukan sosialisasi di daerahnya.

“KPU mah belum ada yang turun, kemarin justru yang ke sini dari partai menerangkan cara nyoblos.”

“Kalau partai kan ke sini sambil cari dukungan. Karena pas sosialisasinya juga mereka mengarahkan buat coblos calegnya,” terang Munah.

Untuk pemilu 2019 mendatang, lanjut Munah, dirinya beserta warga lainnya kerap dipusingkan dengan tata cara mencoblos surat suara.

Dimulai dari kertasnya yang besar, nomornya yang banyak, hingga cara melipatnya kembali yang harus bisa mengikuti jalurnya lagi.

“Di sini banyak emak-emak yang belum mengerti untuk mencoblos DPR. Kalau presiden kan cuma ada dua pilihan, jadi mereka ngerti. Sedangkan DPR, kan yang tampak cuma nama saja,” tuturnya. bay

loading…