ilustrasi/net

KOTA BANJAR, ruber — RSUD Kota Banjar akhirnya angkat bicara terkait polemik lahan parkir.

Dilansir dari laman pikiranrakyat.com, Wakil Direktur RSUD Kota Banjar Redi mengatakan, pihak rumah sakit tidak keberatan pengelolaan parkir diambil alih Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjar.

Pihaknya, tidak merasa kehilangan dengan besaran uang pendapatan parkir Rp67 juta/tahun yang masuk ke kas rumah sakit tersebut.

Artinya, ketika pengelolaan parkir RSUD diserahkan ke dishub, maka pendapatan parkir akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjar dan masuk ke kas daerah.

“Perbedaannya ketika dikelola oleh pihak ketiga, nilai kontrak kerja sama sebesar Rp67 juta/tahun itu masuk ke kas rumah sakit.”

“Sementara yang diterima oleh Kota Banjar hanya pajak dari pendapatan parkir yang disetorkan pihak ketiga atau perusahaan pengelola parkir.”

“Kami tidak keberatan jika nanti pengelolaannya harus diserahkan ke dishub, atas kebijakan walikota dan dengan dasar hukum yang jelas,” ucap Redi di laman pikiranrakyat.com.

Masih di laman pikiranrakyat.com, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Masyarakat untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR) Kota Banjar Teteng Kusjiadi menjelaskan, sebaiknya parkir RSUD Kota Banjar dikelola Dinas Perhubungan.

Sebab, potensi retribusi dari parkir itu besar.

Sementara dengan sistem pihak ketiga saat ini, pemerintah daerah hanya mendapat setoran pajak sekian persen saja dari pendapatan parkir RSUD.

Selain itu, perusahaan yang mengelola parkir saat ini tak mampu menggaji seluruh pegawainya setara dengan UMK.

“Kelola saja oleh dishub, supaya rapi administrasi dan bisa menambah PAD Kota Banjar,” katanya di laman pikiranrakyat.com. red

SUMBER: pikiranrakyat.com

loading…