KONTESTASI Pilpres 2019 telah mempertemukan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang diprediksi para pengamat bakal membuat suasana politik lebih gegap gempita dibanding Pilpres 2014, khususnya di media sosial.

Prediksi itu memang tidak meleset. Kenyataannya, perang tagar di antara dua kelompok pendukung capres sudah memanas, bahkan sebelum KPU menetapkan kedua pasangan calon sebagai peserta Pilpres 2019.

Hal itu didukung hasil penelitian terbaru We Are Social, biro iklan global, yang menyebutkan bahwa orang Indonesia yang memiliki akses internet menghabiskan lebih dari delapan jam sehari untuk online, termasuk 3.5 jam di media sosial. Sedangkan pengguna internet di Indonesia berjumlah sekitar 143 juta orang.

Dua Siasat

Payahnya, warganet tak hanya menyebarkan fakta mengenai kandidat favorit mereka, melainkan juga memublikasikan informasi sesat atau berita bohong, yang kemudian dikomentari beramai-ramai.

Ada dua siasat yang dilakukan, yakni membuat narasi dengan tujuan meningkatkan pamor, dan mengelola konten khusus untuk menjatuhkan.

Materi untuk menjatuhkan tentu diambil dari kekurangan-kekurangan lawan. Mereka pantang membahas kekurangan cawapres masing-masing.

Selain itu, segala peristiwa mereka tarik menjadi diskursus di media sosial, dan memaksakan menjadi senjata untuk menjatuhkan kubu salah satu pihak.

Malahan, bencana tsunami di Selat Sunda yang baru lalu pun dikaitkan dengan pilpres. Hal yang mengherankan, warganet tak bosan-bosannya merisak dan mencaci, seolah-olah itu merupakan permainan yang mengasyikkan, bahkan mungkin bikin mereka ketagihan.

Pengawasan Internal

Walaupun tidak mudah, demi pelaksanaan demokrasi yang lebih sehat, saya rasa kondisi ini sudah saatnya dinetralisir. Perlu ada kesadaran bersama untuk membangun demokrasi yang lebih sehat dan cerdas, yang dimulai dari instruksi jajaran tim pemenangan untuk menjauhi produksi dan menyebar konten-konten hoaks, serta melakukan pengawasan internal.

Jika perlu, pemegang kewenangan pengawasan kampanye di media sosial diberi kekuasaan untuk memblacklist langsung akun-akun yang tidak etis dalam bermedsos. Tapi, tentu, pemegang kewenangan ini harus mampu bersikap netral dan tidak memihak. *

Oleh: Qintharra N Kristti
* Penulis adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

loading…